Kronologis Kudeta Ketua MKD dari PKS

Hari ini Kamis, 28 Juli 2016 mungkin hari yang cukup muram bagi Fraksi PKS di DPR RI. Setelah berbagai intrik internal sebagai buntut pemecatan Fahri Hamzah yang kemudian berujung proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PKS harus kehilangan posisi sebagai Ketua MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang semula dijabat Surahman Hidayat.

Pada 29 April lalu, tiga nama petinggi PKS yakni Surahman Hidayat (yang sedang menjabat Ketua MKD) dilaporkan oleh Fahri Hamzah bersama nama lain yakni Hidayat Nurwahid dan M. Sohibul Iman yang juga menjabat Presiden PKS. Ketiganya diadukan karena diduga melanggar etika dan pidana yakni bersidang melalui Majelis Tahkim secara ilegal untuk pemecatan Fahri Hamzah tanpa pengesahan Menkumham.

Ada dua kemungkinan MKD terkait pengaduan Fahri Hamzah; meneruskan aduan untuk ditindaklanjuti sidang MKD atau tidak meneruskan. Jika diteruskan (dalam sidang etik), maka Surahman Hidayat harus mundur sementara sebagai Ketua MKD untuk menjalani proses sidang.

Pada 18 Juli pimpinan MKD telah bersidang dan memutuskan untuk menindaklanjuti aduan Fahri Hamzah. Pada tanggal 25 Juli 2016 pimpinan MKD melalui Wakil Ketua, Sufmi Dasco Ahmad menginformasikan hal ini kepada pimpinan DPR. Langkah selanjutnya adalah menunggu penyerahan bukti-bukti dari pihak Fahri Hamzah kemudian menjadwalkan sidang MKD.

Mengetahui hasil sidang internal MKD, maka tiada pilihan Surahman Hidayat sebagai teradu harus mundur sementara, untuk menjalani sidang secara objektif. Sebagai reaksi wajar, agar tak kehilangan power di MKD, Fraksi PKS bermaksud mengusulkan Al Muzammil Yusuf untuk segera menggantikan Surahman Hidayat melalui surat tertanggal 22 Juli 2016. Isinya mengusulkan nama Al Muzammil Yusuf untuk menduduki jabatan sebagai Ketua MKD menggantikan Surahman Hidayat.

Apes, pada 27 Juli ternyata MKD justru menyepakati paket pimpinan yang baru dimana Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra yang tadinya sebagai Wakil Ketua MKD, menjadi Ketua MKD. Wakil Ketua MKD dijabat oleh Hamka Haq dari Fraksi PDIP, Lili Asdjudiredja dari Fraksi Golkar, dan Sarifuddin Sudding dari Fraksi Hanura.

Fadlizon yang melantik pimpinan baru MKD mengatakan langkah itu sudah prosedural. “Pemilihan Ketua & Wakil Ketua MKD dilakukan secara aklamasi dan didasarkan pada pasal 121 UU MD3. Dalam pasal tersebut tertulis Ketua MKD dipilih dan ditentukan oleh anggota MKD,” ujarnya.

Hari Kamis, 28 Juli Fraksi PKS mengirim surat kembali untuk sekali lagi mengusulkan nama baru di MKD. Nama Anshori Siregar diusulkan sebagai Anggota MKD, dan nama Al Muzammil Yusuf ‘dibatalkan’ dan diposisikan tetap sebagai Wakil Ketua Komisi II. Muzammil diduga tak ingin ‘berkorban’ jika hanya sekedar sebagai anggota dan bukan pimpinan. Untuk itu, Anshori yang ‘didorong’ sebagai anggota MKD.

Ansori Siregar dan Al Muzammil Yusuf dalam beberapa kali rapat paripurna tercatat paling sering menyerang posisi Fahri Hamzah yang dianggapnya tidak lagi layak sebagai Wakil Ketua DPR karena sudah dipecat dari partai (PKS). Tentang ini, pengamat politik dan tata negara Margarito Kamis sempat menyayangkan langkah PKS karena posisi Fahri Hamzah sudah dinyatakan tak berubah sedikitpun berdasarkan putusan provisi Pengadilan Negeri Jaksel. “Mempermasalahkan posisi Fahri sebagai kader PKS, sebagai anggota DPR dan sebagai Wakil Ketua DPR sama halnya mencoba melawan hukum dan konstitusi,” kata Margarito.

Terkait Surahman Hidayat sendiri, publik mengingat bahwa dia yang dianggap ‘paling berjasa’ menyidang dan¬†memberi sanksi kepada Setya Novanto dalam kasus etik “Papa Minta Saham”. Sikap yang diambilnya saat itu tentu memberikan konsekuensi tidak kecil terhadap partai (PKS) dalam tarik menarik posisi di parlemen saat ini, terutama posisi tawar PKS dalam tubuh partai-partai pengusung KMP.

Protes FPKS tampaknya tak terlalu ditanggapi pimpinan DPR. Usulan PKS juga mustahil diaplikasikan, yakni menambah jumlah Wakil Ketua MKD, 1 posisi lagi untuk mereka menjadi 4. Hal ini harus mengubah UU dan Tatib sekaligus. Sebagai solusi antara, PKS harus rela menanti sampai masa sidang berikut untuk ditentukan nasibnya.

One thought on “Kronologis Kudeta Ketua MKD dari PKS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *