Kuasa Hukum Fahri Hamzah: Tidak Akan Ada sesuatu yang baru dalam Duplik Para Tergugat

Sidang lanjutan kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terhadap beberapa elit PKS akan berlangsung hari ini, Senin (20/6) dengan agenda duplik.

Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief, SH menyampaikan bahwa duplik para tergugat hanya akan mengulang kembali hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban gugatan dan keterangan yang disampaikan ke media.

Mujahid menyampaikan “Mereka mempersoalkan gugatan PMH inkonsisten apakah kepada perorangan atau partai, menyebut nama-nama kader PKS sebagai upaya memperluas persoalan dan yang paling sering dikatakan ini adalah pembangkangan terhadap partai. Itu saja yang diulang-ulang”

Terhadap hal-hal tersebut, kubu Fahri Hamzah menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

(1) Gugatan PMH yang kami lakukan saat ini sedang dalam proses persidangan di PN Jaksel dan itu adalah salah satu mekanisme hukum yang dijamin oleh undang-undang. Mempersoalkan gugatan PMH sama halnya tidak menghargai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Jika kuasa hukum tergugat membaca dengan teliti dan hati-hati, maka sama sekali tidak ada inkonsistensi antara uraian dalam gugatan dan replik, keduanya mendasarkan argumentasi bahwa gugatan ditujukan kepada perorangan yang menduduki posisi dalam partai yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menghukum penggugat.

(3) Nama-nama kader PKS lainnya (yang mengalami kasus hukum, bahkan telah menjadi terdakwa) sengaja disebut dalam replik sebagai bahan perbandingan baik bagi majelis hakim maupun publik termasuk kader PKS bahwa ada fakta yang sedemikian telanjang yang dipertontonkan oleh elit PKS yang tidak memberikan sanksi kepada mereka yang bukan hanya merusak citra partai tetapi juga telah membawa partai ke jurang kehancuran.

(4) Terminologi pembangkangan untuk memaknai perbedaan pendapat dalam partai sungguh tidak pantas ada dalam era demokrasi. Sebaiknya itu dibuang jauh-jauh, karena cara itu bukan hanya mengancam eksistensi demokrasi tetapi juga ahistoris terhadap fase sejarah dan perjalanan bangsa Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *