Pendapat Ahli Hukum: Putusan Provisi Harus Dipatuhi

Maksud putusan provisi secara filosofis menjamin keadilan bagi tergugat dan menjamin putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan (executable).

Putusan provisi pengadilan yang telah mengabulkan permohonan Fahri Hamzah bersifat perintah kepada tergugat yaitu beberap orang pengurus/ pimpinan DPP PKS dan Majelis Tahkim PKS untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap status keanggotaan dan jabatan Wakil Ketua DPR RI.

Putusan provisi tersebut menjadi perintah bagi tergugat dan lembaga negara untuk tetap menyatakan “status quo” terhadap Fahri Hamzah. Putusan tersebut tetap mengikat baik terhadap tergugat maupun DPR RI dan harus dilaksanakan.

Dengan demikian putusan provisi ini mengikat lembaga negara dpr untuk tidak melaksanakan mekanisme internal untuk PAW ataupun pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR. Putusan tidak boleh diinterpretasikan lain oleh tergugat dan DPR selain dari perintah dalam putusan provisi.

*DR. Muh. Risnain, Dosen Fakultas Hukum Univ Mataram

One thought on “Pendapat Ahli Hukum: Putusan Provisi Harus Dipatuhi

  1. Hukum tidak boleh dikalahkan oleh politik.PKS harus menghormati kontitusi karena partai dibawah kontitusi negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *