Menanti Jawaban Formal PKS pada Sidang Lanjutan

Hari ini, Senin (23/5) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan sengketa Fahri Hamzah dengan petinggi PKS. Meski sidang lanjutan ini hanya menggelar tanggapan tergugat dan provisi penggugat telah dikabulkan seluruhnya, sidang tetap menarik diikuti.

Sebagaimana diketahui, pada sidang 16 Mei 2016, Majelis Halim Pengadilan Negeri Jaksel telah memutuskan provisi sehingga Fahri Hamzah selaku penggugat harus dikembalikan haknya secara penuh sebagai kader PKS, sebagai anggota legislatif dan selaku Wakil Ketua DPR RI. Tidak hanya mengikat PKS, status quo ini juga mengikat DPR RI dan lembaga lainnya.

Pada sidang 16 Mei 2016 lalu, seharusnya dijadwalkan kuasa hukum tergugat menjawab dan menyatakan tanggapan atas gugatan, namun kuasa hukum, Zainudin Paru menyatakan tidak siap dan meminta tambahan waktu satu minggu, yakni 23 Mei 2016 atau hari ini. Hal ini akan menjawab keingin-tahuan publik bagaimana sebetulnya cara pandang para petinggi PKS tergugat tentang masalah pemecatan kontroversial Fahri Hamzah yang juga salah satu pendiri partai bulan sabit kembar tersebut.

Anggota tim hukum Fahri Hamzah, DR Guntur F. Prisanto, mengatakan bahwa sidang kali ini adalah kesempatan tergugat menjawab secara formal gugatan, dan tidak menggunakan panggung media dan panggung politik untuk menginterpretasi putusan hakim serta menggalang opini.

“Faktanya mediasi telah dilakukan 2 kali, prinsipal tergugat hanya dihadiri oleh Abdi Sumaithi, dan fakta yang tidak terbantahkan pula kuasa hukum tergugat dan prinsipal penggugat sudah menandatangani hasil mediasi yang dinyatakan gagal tersebut,” imbuh Guntur menanggapi pernyataan tentang opini tim kuasa hukum tergugat yang menyebut keputusan provisi majelis hakim yang terkesan terburu-buru.

Di kesempatan terpisah, Ketua Tim Kuasa Hukum Fahri Hamzah, Mujahid A. Latief menyoroti pernyataan salah satu tergugat yaitu Hidayat Nur Wahid yang menyebutkan bahwa pintu mediasi tertutup sejak awal karena Fahri Hamzah melaporkan 3 orang anggota legislatif Fraksi PKS ke MKD (Majelis Kehormatan Dewan) pada 29 April 2016 lalu.

Menurutnya urusan MKD adalah wilayah etik yang tidak bisa dicampur-adukkan dengan gugatan di PN Jaksel. “Materi mediasi tidak mungkin disangkut-pautkan dengan laporan MKD karena wilayah hukumnya berbeda, yang satu di ranah etika dan merupakan kompetensi absolut MKD karena jabatan teradu sebagai anggota DPR, dan satu lagi adalah perbuatan melawan hukum yang merupakan kompetensi pengadilan untuk memeriksa,” tutup Mujahid (find-end)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *