Setelah Mediasi Gagal dan Isu 500 Miliar

Saya tidak menggugat PKS tapi oknum dalam PKS. Saya tidak menggugat partai tapi petugas partai. Penggunaan fasilitas partai untuk kepentingan pribadi adalah tradisi buruk. Inilah juga pangkal korupsi yang harus dikikis sejak awal. PKS harus bergerak menjadi partai modern yang menyongsong kemenangnannya dengan membangun tradisi berorganisasi yang baik dan benar.

Setelah mediasi kedua gagal maka terbitlah sidang gugatan pertama kemarin, Senin (9/5). Mediasi gagal karena menurut peraturan Mahkamah Agung, No 1 tahun 2016 itu tidak bisa diwakili dan harus dihadiri oleh mereka yang memiliki otoritas penuh untuk memutuskan konsekuensi mediasi. Sungguh disayangkan ketidakhadiran prinsipal menandakan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini.

Maka, menimbang segala situasi terutama tentang kehadiran prinsipal, persidangan ini saya anggap sebagai jalan terbaik dan logis bagi kita semua; bagi saya sebagai penggugat dan bagi 5 principal tergugat, juga pimpinan dan kader partai lainnya.

Menyongsong situasi itu, memasuki masa persidangan, berikut ini beberapa catatan yang penting sebagai konsekwensi sebuah gugatan :

 

  • Bahwa saya tidak lah menggugat DPP PKS atau Lembaga Partai. Dalam gugatan Saya, yang menjadi tergugat adalah individu/ person/ orang. Untuk itulah ada penyebutan nama person sebagai tergugat 1 hingga 3 yang kebetulan menjabat jabatan tertentu dalam partai.
  • Lima orang yang saya gugat adalah: TERGUGAT II: Hidayat Nurwahid (sebagai ketua Majelis Tahkim, MT), dan 4 orang sebagai anggota adalah; Surahman Hidayat, Abdi Sumaiti, Sohibul Iman (merangkap Presiden PKS, TERGUGAT III) dan Abdul Muiz Sa’adi (merangkap ketua BPDO, TERGUGAT I).
  • Dalam gugatan perdata memang harus ada tuntutan kerugian materiil dan imateriil sebagai akibat perbuatan melawan hukum YANG AKAN DITANGGUNG OLEH PARA TERGUGAT JIKA GUGATAN DIKABULKAN OLEH PENGADILAN.
  • Angka 500 M dalam gugatan saya tidaklah setara dengan nilai kerugian materiil dan kerugian imateriil yang saya derita secara masif akibat tindakan para tergugat.  Angka itu lebih mengacu kepada jumlah struktur DPD yang diperlukan untuk memenangkan partai kedepan. Lebih kurang sejumlah kabupaten dan kota se-Indonesia.
  • Dalam ilmu hukum, kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik, hilangnya harkat dan martabat, terganggunya kemerdekaan dan kenyamanan dalam bekerja, hilangnya trust masyarakat yang dialami oleh seseorang atas sebuah perbuatan melawan hukum, dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah tertentu, agar masyarakat menjadi taat hukum.
  • Untuk itu angka tuntutan kerugian memang saya tuliskan dengan sadar, selain itu merupakan prasyarat dalam gugatan, juga sebagai bentuk keseriusan saya dalam mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika saya menulis Rp. 1,-  maka pengadilan akan mengira perkara ini hanya sandiwara.
  • Jika proses peradilan ini terus berlanjut dan saya dimenangkan, maka sepenuhnya nilai kerugian tersebut akan saya sumbangkan untuk membangun markas dakwah partai dan bantuan bagi kader dan keluarga yang tidak mampu. Saya tidak akan menyentuh sepeserpun dana tersebut.
  • Tentu saya prihatin karena tindakan oknum dalam partai akhirnya menyeret nama partai yang telah kita perjuangkan eksistensinya, kembali rusak. Karena itu presiden partai yang merangkap jabatan dan tidak bisa fokus bekerja selayaknya mengundurkan diri demi kebaikan partai. Pilih saja DPR atau presiden partai.

 

Demikian untuk menjadi maklum. Untuk para kader, semoga dengan ini maka terjadi pendewasaan dalam kita berpartai. Yakinlah bahwa dinamika itu baik bagi sebuah organisasi. Karena masih ada saja yang bertanya kepada saya, kenapa mesti menggugat ke MKD dan ke pengadilan segala, bukankah kalau mau ishlah tidak perlulah ada gugatan? Maka jawabam saya adalah pertanyaan dibalik apakah jika tidak ada pemecatan mungkinkah ada gugatan? Maka mari kita simak bersama dengan lapang dada dan hati terbuka.

Jakarta, 10 Mei 2016.

Fahri Hamzah

 

6 thoughts on “Setelah Mediasi Gagal dan Isu 500 Miliar

  1. Islah itu butuh dua pihak.
    Jika hanya penggugat yang punya niat baik untuk mendatangi tahap mediasi, gmn bisa islah.

    Maju terus bang, tetap lantang melawan ketidakadilan.

  2. Rezim Qiyadah sekarang memosisikan diri sebagai asy-syakhs almuqaddas (pribadi yang disucikan), terbebas dari kritik dan suara kritis. Ia jadikan organisasi, lembaga yang ia pimpin sebagai personifikasi dirinya.

    Pertama dalam sejarah PK/PKS presiiden partai skrg rangkap jabatan, sebelumnya begitu jd presiden partai langsung undur diri jd aleg. semua kader terdiam.

    Ada qiyadah yg mondar mandir jabatan, dari angg dpr lalu ketua mpr lalu wakil ketua mpr tanpa penjelasan alasannya kenapa tidak dirotasi kader lain semua kader terdiam.

    Ada kader luarbiasa “pahlawan dalam badai”, dibuang menempati pos yg “menjauh” dari kader, tanpa ada penjelasan, semua kader terdiam.

    Pemecatan demi pemecatan tanpa alasan jelas semua kader terdiam.

    ya semua kader terdiam, terdiam dalam ketakutan melanggar arkanul baiah “taat dan tsiqoh,”, karena rezim qiyadah sekarang baru sampai pada muqadimmah taujih umar bin khatab, “kalian wajib mendengar dan taat” TITIK

    Jangan berharap lain lain..
    Lanjutkan Bang..

    1. gak mudah bagi kader untuk mempercayai provokasi ‘orang lain’ yg menginginkan kehancuran FH sekaligus PKS ….

  3. Ini kah kelakuan orang yg sudah ditarbiyah dan berada dipartai dakwah?

    Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang kelima tahun 2015/2016 (Selasa, 17/5).

    Rapat itu diwarnai interupsi dari Anggota DPR Fraksi PKS Al Muzammil Yusuf yang mempermasalahkan kehadiran Fahri Hamzah di bangku pimpinan.

    Dia mendesak pimpinan DPR memproses pergantian posisi Wakil Ketua DPR dari Fahri Hamzah ke Ledia Hanifah Amalia untuk segera dilakukan.

    Muzammil Yusuf Aleg PKS protes karena Fahri Hamzah tak kunjung diganti lalu maju ke meja pimpinan rapat untuk serahkan beberapa dokumen dan menyalami Agus Hermanto (Ketua sidang mengganti Ade Komarudin yg sdg munaslub golkar) tanpa menyalami Fahri Hamzah.

    Kepada Fahri, Wakil Ketua Komisi II (Muzamil Yusuf) ini hanya mempertemukan telapak tangannya seperti orang sedang bertapa, selayaknya seorang muslim yang bersalaman dengan bukan mahrom.

    Melihat itu, dengan wajah canggung, Fahri pun membalas salaman ala bukan Al Muzammil.

    Tak terima koleganya yang sesama pimpinan diperlakukan demikian, Fadli Zon yang hendak disalami Al Muzammil menirukan salam ala bukan mahrom yang dibalas juga oleh politisi PKS itu dengan gerakan yang sama sambil berlalu menuju ke tempat duduknya. (rmol)

    Qiyadah seorang ustadz seperti apa akhlaknya kayak gini memperlakukan saudaranya ??!!!

    Partai Dakwah kayak apa ini malah menghasilkan ustadz ustadz kampungan dan norak seperti ini???!!!

    Kader Tarbiyah macam apa hasilnya jika murobi nya seperti ini???!!

    Sungguh sesat dan menyesatkan!!!!

    Fadli zon saja merasa tersinggung, mana aleg pks lainnya???!!

    Astaghfirullah..

    Gak ikhlas FH dibeginikan!!!
    Saya menangis :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *