Analisis Hukum Kasus Pemecatan Fahri Hamzah (bagian 1)

Tulisan berseri ini akan berisi informasi rinci tentang kasus yang menimpa Fahri Hamzah. Dia dipecat oleh dan dari partai yang dia dirikan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan. Kemudian oleh karena itu Majelis Tahkim PKS, sebuah organisasi baru mahkamah partai yang didirikan oleh PKS, meminta Pergantian Antar Waktu (PAW) Fahri dari keanggotaannya di DPR. Tidak cukup, Fahri diminta mundur dari Wakil Ketua DPR RI.

Tulisan ini memandang kasus dari perspektif hukum, baik kronologis dan analisis. Harapannya Anda membuka mata. Berpikir terbuka. Pahamilah bahwa hukum dan undang-undang diatas wewenang dan otoritas partai politik. Parpol apapun itu.

Jika Anda merasa penting untuk dibagikan, di bagian bawah tulisan ada tombol “SHARE” di semua social media dan chat messenger. Jangan ragu sebarkan. Hidupkan nalar.

1. Fakta Hukum

DPP PKS mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI

Surat pertama nomor B-38/K/DPP-PKS/1437 tentang usulan PAW Sdr. Fahri Hamzah

Surat kedua nomor B-39/K/DPP-PKS/1437 tentang usulan pemberhentian dan pergantian Sdr. Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR RI

Fraksi PKS DPR RI bersurat kepada pimpinan DPR RI dengan nomor 145/EXT-FPKS/DPRI/IV/2016 tentang usulan pergantian pimpinan DPR RI

 

2. Tindakah Hukum Fahri Hamzah

Melalui Kuasa Hukumnya, Sdr Fahri Hamzah telah melakukan gugatan hukum perdata terkait pemecatan dirinya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera sekaligus menggugat pemberhentiannya sebagap Pimpinan DPR RI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar registrasi perkara nomo 214/Pdt.G/2016/PN.JKT SEL tertanggal 5 April 2016

Melalui kuasa hukumnya pula, Sdr. Fahri Hamzah telah melayangkan surat kepada pimpinan DPR tanggal 7 April 2016 perihal pemberitahuan dan permintaan untuk tidak memproses Surat DPP PKS Nomor B-38/K/DPP-PKS/1437 dan B-39/K/DPP-PKS/1437 karena sedang adanya upaya hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

 

(bersambung)

6 thoughts on “Analisis Hukum Kasus Pemecatan Fahri Hamzah (bagian 1)

  1. tolong sampaikan ke presiden, supaya tetap menjaga marwah tata kenegaraan dengan elok. bagaimana bisa dengan sekehendak hati bisa merampas hak-hak konstitusi dari warga negara yg notabene menjabat sebagai pejabat publik “hanya karena” tidak seirama dengan PARPOL ?

    lalu mana mekanisme pembenahan dan pendidikan yang harusnya ada di akar partai?

    -Orang Lain-

  2. sygak tahu ada hbunganya atau tdk tapi ini prnah dsmpaikan seorang pngamat bahwa ssudah ppp dan golkar ada partai lain dkbu kmp yg bkal dgoyang saya ga prcaya kalau pks bisa dgoyang tpi malah bergoyang sendiri cman sya gak pham jln pkiran pengurus pks dari dewan syuro(masih pantaskah dsbut dmkian) presidenya sampai sluruh jjaran pengurus yg notabne bergelar uztad/ah mana implemntasi dari tausiahmu kpda orang lain nytanya anda sndri gak bisa jadi teladan maafkan saya cumn smpatisan

  3. Sudah mulai tampak ada tekanan dari penguasa agar FH dicopot. Ada pemaksaan yg sangat tergesa-gesa oleh para pimpinan PKS untuk segera mencopot, apa urgensi nya utk mencopot dgn segera? FH tak punya salah apapun, penggantinya pun seorang akhwat, kok akhwat? boleh ya akhwat menjadi pemimpin ikhwan? sementara masih ada ikhwan yg jauh lbh layak dari akhwat tsb?

    kemana perginya idealisme partai dakwahnya?

    Berantem diruang publik, membuka aib kepada FH diruang publik

    ck ck ck PKS hancur oleh pemimpin yg tidak becus seperti skrg ini.

    Kader disuruh taat dgn mutlak sementara pemimpinya tidak taat kepada syariat.

  4. Andaikan kalah di pengadilan, FH harus tetap sbg anggota DPR, yaitu anggota tanpa fraksi, karena beliau punya konstituen yg telah memilihnya.

  5. Dahulu semua orang sangat hormat kepada PKS karena punya budaya ketaatan hukum dan beretika, sehingga membuat publik dan partai lain kagum, tapi saat ini tak demikian lagi

    Upaya perlawanan terhadap putusan pengadilan yang memenangkan Fahri Hamzah tersebut itu utk membangun opini publik oleh para petinggi PKS seperti, Tifatul Sembiring, Hidayat Nurwahid, Shohibul Iman, Zainudin Paru, Al-Muzamil Yusuf yg jg membuat “cerita baru ttg kesalahan Fahri Hamzah” dan disebarluaskan di kalangan internal PKS dalam bentuk edaran berjudul Kajian Yuridis serta diunggah di laman Fraksi PKS dan web DPP, untuk merusak logika hukum dan logika hati nurani, dgn demikian diharapkan kader juga simpastisan tidak serta merta mempercayai hasil putusan pengadilan.

    Padahal dalam amar putusannya, hakim telah mempertimbangkan Pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG, sebagai dasar pertimbangan.

    Bukankah nilai keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari garis perjuangan PKS? Bukankah masyarakat taat hukum adalah ciri masyarakat beradab, bukankah itu nilai-nilai yang ingin PKS wujudkan? Mari kita menjadi manusia yang tidak hanya bicara benar, tapi juga harus bertindak benar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *