Memgambil Hikmah dari Kasus Fahri Hamzah vs PKS

Memgambil Hikmah dari Kasus Fahri Hamzah vs PKS
Oleh: Slamet

Pada tanggal 3 Januari 2019 yang lalu Bapak Fahri Hamzah melalui tim pengacaranya menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung yang bernomor perkara 1876 K/Pdt/2018, putusan tersebut diputuskan pada tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Hakim Agung sebagai ketua majelis dan Maria Anna Samiyati, SH., MH dan DR. Drs. Muhammad Yunus Wahab, SH., MH, Hakim-hakim Agung yang masing-masing sebagai hakim anggota majelis. Inti dari putusan kasasi tersebut adalah Mahkamah menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Abdul Muiz Saadih selaku Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera; 2. DR. Hidayat Nur Wahid, MA., DR. Surahman Hidayat, MA., Muhammad Sohibul Iman, Ph.D, Drs. Abdi Sumaiti, Abdul Muiz Saadih, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera; dan 3. Mohammad Sohibul Iman, Pd.D, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera.

Putusan kasasi Mahkamah Agung ini adalah kememangan ketiga bagi Fahri Hamzah, setelah sebelumnya dimenangkan di tingkat pengadilan negeri, kemudian putusan pengadilan negeri dikuatkan oleh putusan banding di pengadilan tinggi. Sempurna sudah perjuangan Fahri Hamzah dalam rangka mendapatkan kebenaran dan keadilan hakiki, dan faktanya Fahri menang

Saya tidak akan mengupas teknis hukum dalam perkara antara Fahri Hamzah dengan PKS ini, tapi akan mengulik tentang substansi pokok perkara dan pengaruhnya terhadap kemandirian seorang pejabat publik, anggota dan Pimpinan lembaga DPR RI yang bebas dari intervensi partai.

Ketika seorang calon legislatif telah dipilih oleh rakyat dan akhirnya menduduki jabatan sebagai wakilnya di parlemen, maka ia sudah menjadi milik publik. Partai harus mengikhlaskannya.

Wakil rakyat adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, ia mendapat mandat original dari rakyat untuk duduk sebagai wakilnya di DPR. Itu artinya, seorang anggota DPR harus tunduk pada mandat dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Anggota DPR adalah pejabat yang elected, yang dipilih (langsung) oleh rakyat, ia bukan pejabat yang selected (dipilih dan ditunjuk) oleh pejabat lainnya, juga oleh partainya. Meskipun untuk maju sebagai calon anggota DPR melalui partai politik, tapi ketika sudah terpilih ia bukan lagi milik partai politik.

Pertanyaannya adalah, bagaimana partai politik mengontrol anggotanya yang telah dipilih rakyat agar tetap sejalan dengan nafas dan ideologi partai? Untuk hal ini seharusnya sudah selesai sejak sebelum calon anggota DPR tersebut maju sebagai calon anggota DPR. Kenapa? Karena jika partai politik melakukan sistem rekrutmen secara sistematis dan ketat terhadap kader-kadernya untuk duduk di kursi legislatif, maka tidak akan terjadi persoalan perbedaan dan penyimpangan yang berarti terhadap prinsip, garis perjuangan dan ideologi partainya. Sehingga seorang anggota DPR yang telah terpilih dan menjadi milik publik dijamin ia tidak akan ada perbedaan berarti antara ia dan partainya. Kalaupun ada, paling hanya sekedar perbedaan cara berpendapat, cara mengemasnya dan kepentingan-kepentingan yang bersifat pragmatis dan sesaat.

Menurut putusan kasasi perkara Fahri vs PKS dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung di halaman 15 menyebutkan bahwa, “…..kewajiban-kewajiban anggota DPR tidak terhadap partai atau fraksinya tetapi lebih terhadap negara dan rakyat dan penghormatan terhadap prinsip demokrasi sehingga Anggota DPR dan Pimpinan DPR adalah simbol dari “kedaulatan rakyat” dan bukan simbol dari “kedaulatan partai”.

Sehingga jika terjadi perbedaan pendapat antara anggota DPR dan partainya, tidak menjadikan partai bisa sekehendaknya melakukan penarikan anggotanya dari lembaga dan pimpinan DPR dan memecatnya dari anggota DPR. Untuk hal ini saya mengutip pertimbangan hakim agung dalam putusan perkara antara Fahri Hamzah vs PKS halaman 14 yang menyatakan bahwa, “pelanggaran terhadap hak anggota partai dan pemecatan tanpa alasan merupakan masalah-masalah hukum yang menyangkut hak subjektif seseorang yang dalam praktik peradilan lazim untuk diadili melalui gugatan atas dasar dugaan atau dalil perbuatan melawan hukum”.

Hal ini sejalan dengan semangat yang tercantum dalam UU MD3 dan UU Partai Politik, dari sudut pandang konstitusi atau ketatanegaraan, pemberhentian dan pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota oleh partai politik terikat oleh UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ini.

Kedua UU ini sangat ketat dan detail mengatur syarat-syarat dan mekanismenya, termasuk upaya hukum atau perlawanan yang dapat dilakukan.

Dalam UU Partai Politik misalnya, diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33, yang didalamnya mengatur bagaimana mekanisme perlawanan hukum atau keberatan yang dilakukan anggota partai politik yang diberhentikan, baik melalui Mahkamah Partai (Gugatan/Permohonan) maupun Pengadilan Negeri (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/PMH).

Dari sisi teknis, KPU juga mengatur hal tersebut di atas dalam PKPU No. 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, Pasal 8 dan Pasal 26. Di dua pasal tersebut ditegaskan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tidak dapat dilakukan oleh KPU bilamana terdapat “keberatan/upaya hukum atau gugatan” sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 4 PKPU No. 6 Tahun 2017 juga mengatur PAW anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota diterima oleh KPU.

Oleh karena itu, dari sudut pandang UU MD3 dan UU Partai Politik serta PKPU No. 6 Tahun 2017, pemberhentian anggota partai politik baru dinyatakan sah dan dapat ditindaklanjuti oleh KPU (melakukan proses PAW) apabila telah ada putusan yang berkekuataan hukum tetap.

Di sisi lain, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat berhak menjatuhkan sanksi bagi anggota DPR yang melakukan pelanggaran. Tata cara menjatuhkan sanksi diatur dalam Peraturan tentang Tata Tertib DPR Pasal 59 peraturan tersebut menyatakan, tugas Badan Kehormatan antara lain melakukan penyelidikan anggota DPR yang diadukan melanggar sumpah, janji, kode etik, atau tidak melaksanakan kewajibannya. Untuk menyelidiki sebuah pengaduan, Badan Kehormatan berwenang menggelar sidang dengan menghadirkan pengadu, saksi, dan anggota Dewan yang diadukan.

Pasal 62 peraturan yang sama menegaskan, setelah melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, Badan Kehormatan bisa menjatuhkan sanksi kepada anggota DPR. Sanksinya bisa berupa teguran tertulis; pemberhentian anggota DPR dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau pemberhentian sebagai anggota DPR. Jika di kemudian hari anggota yang diberi sanksi terbukti tidak melanggar, Badan Kehormatan bisa merehabilitasi nama baik anggota tersebut. Ini semakin menasbihkan bahwa yang harus ditegakkan adalah kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *