PKS Telah Kalah Secara Hukum Dan Politik, Kader Dan Partai Jadi Korbannya

foto : merdeka.com

PKS telah kalah di:
1. Provisi (putusan sela) PN Jaksel
2. Putusan Tingkat 1 PN Jaksel
3. Putusan Tingkat 2 PT Jakarta
Mengapa?
1. Cacat dan penuh rekayasa dalam proses pemecatan Fahri Hamzah. Proses internal organisasi yang cacat itulah yang dihukum oleh pengadilan.
2. Tidak ada ‘novum’ (bukti baru) dalam setiap tahap peradilan. Jadi itu-itu saja. Paling jauh menjawab “itu adalah putusan internal partai” – sesuatu yang sulit dimengerti oleh nalar hukum positif Indonesia.

Sekarang, DPP PKS mengatakan akan kasasi.
Hasilnya? Jika tidak novum (ajuan bukti baru) maka besar kemungkinan akan kembali kalah.
Ada indikasi ‘barter’ dan deal politik/ politik transaksional dengan penguasa dan – mungkin saja – PKS menang dengan bantuan kekuasaan.

Tapi jika tujuannya sekedar menyingkirkan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR, upaya itu akan sia-sia, sebab:
– setelah putusan kasasi masih ada kesempatan 2x Peninjauan Kembali oleh masing-masing pihak, dan proses itu bisa memakan waktu setahun lebih, artinya itu sudah masuk 2019 – tahun akhir periode politik yang sedang berjalan
– pelengseran Fahri harus menggunakan mekanisme Rapat Paripurna (baca pendapat hukum Dr Irmanputra Sidin di posting sebelumnya)
– tidak ada peluang kocok ulang pimpinan DPR seperti tertuang dalam UU MD3
– sampai ada keputusan hukum tetap dalam sengketa Fahri vs PKS, maka PKS tidak bisa mengganggu posisi Fahri Hamzah

Kesimpulannya?
– partai habis energi mengatasi masalah internal, yaitu ‘hanya untuk menyingkirkan seorang Fahri Hamzah’
– kader kebingungan dan berbenturan untuk hal yang perlu

Islah? Bisa saja, tapi setelah 3x kekalahan dan ‘memaksa’ kasasi, publik dan kader tahu siapa yang tak mau islah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *