Open Parliament Institute Ingatkan MKD Jaga Objektifitas dan Junjung Tinggi Etika

Fraksi PKS (FPKS) kali ke-3 mengirimkan nama anggotanya untuk menduduki kursi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Setelah mengusulkan nama-nama Al Muzammil Yusuf dan Anshori Siregar, Kamis (18/8) lalu FPKS mengusulkan nama TB. Soenmandjaja untuk duduk sebagai Ketua MKD.

Menanggapi hal tersebut, Open Parliament Institute mengingatkan pimpinan MKD DPR RI melalui sebuah SMS edaran yang diterima oleh redaksi beberapa media, sebagai berikut :

“Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat. Sekedar mengingatkan Mahkamah, bahwa Sdr. TB. Soenmandjaja Anggota FPKS yang kini diajukan oleh FPKS menjadi Ketua MKD adalah pihak terkait dalam kasus pemecatan Sdr. Fahri Hamzah. Hal tersebut terbukti dalam dokumen perkara di Pengadilan Negeri Jaksel sesuai gambar. Dalam hal ini maka Sdr. TB Soenmandjaja memiliki conflict of intrest dalam persidangan MKD terkait gugatan Sdr. Fahri Hamzah terhadap 3 pimpinan PKS. Untuk itu sesuai pasal 6 Peraturan DPR RI No. 1 tahun 2015 tentang Kode Etik dimana Anggota MKD tidak boleh menangani perkara yang memiliki hubungan dan konflik kepentingan dengan dirinya, maka demi menjunjung peraturan dan etika, Sdr. TB. Soenmandjaja tidak boleh menjadi Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang sudah mengagendakan untuk menggelar sidang perkara pengaduan Sdr. Fahri Hamzah. Demikian dan salam hormat dari kami. Adi Putra, Direktur Open Parliament Institute”

Usulan nama yang terus berubah-ubah untuk posisi ketua MKD oleh FPKS memang menimbulkan pertanyaan. “Hal itu bisa menguatkan pandangan publik, terutama yang memiliki perhatian khusus terhadap transparansi dan reformasi DPR, bahwa PKS secara sengaja memperkeruh konflik internalnya dengan mengirimkan orang yang mempunyai konflik kepentingan ke dalam MKD yang notabene adalah alat atau badan dalam DPR yang fungsinya menegakkan etika dan reputasi DPR,” terang Jamil Burhanudin, tim kuasa hukum Fahri Hamzah ketika dimintai tanggapannya.

Jamil juga menambahkan, “Muzammil Yusuf dan Anshori Siregar yang juga pernah diusulkan sebagai ketua MKD sebelum ini juga sering melakukan serangan terbuka di sidang paripurna DPR terkait posisi Fahri Hamzah, padahal negara melalui putusan provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa posisi Fahri Hamzah adalah tak boleh diganggu sebagai kader, anggota maupun Wakil Ketua DPR”

Sebagaimana diketahui, PKS kehilangan posisi Ketua MKD. Saat ini Pimpinan MKD terdiri dari Ketua Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra) dan para wakil Hamka Haq (PDIP), Lili Asdjudiredja (Golkar), dan Sarifuddin Sudding (Hanura). Jabatan Ketua MKD sebelumnya diemban Surahman Hidayat dari PKS yang juga Ketua Dewan Syariah partai dakwah itu. Namun semenjak diadukan oleh Fahri Hamzah, agar sidang MKD objektif, maka Surahman Hidayat mundur

Sampai saat ini, pimpinan MKD dan maupun pimpinan DPR belum memberi tanggapan terkait SMS dari Open Parliament Institute tersebut.

One thought on “Open Parliament Institute Ingatkan MKD Jaga Objektifitas dan Junjung Tinggi Etika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *